Dampak Covid-19 dan Gejolak Kemiskinan di Indonesia

 

Tahun 2020 merupakan tahun terberat bagi semua negara, termasuk Indonesia.  Eksistensi pandemi Covid-19 yang belum tuntas membawa implikasi yang sangat kompleks di banyak bidang. 

Tidak hanya menyebabkan masalah kesehatan masyarakat, tetapi angka kematian terus meningkat.  Selain itu, pandemi telah “berhasil” menjerumuskan Indonesia ke dalam resesi. 

Pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami penurunan sebesar -5.32% (year-on-year) dari triwulan II-2020, telah mengalami penurunan -0.74% (year-on-year) hingga triwulan I-2020.  Pertumbuhan ekonomi yang memiliki angka negatif yang cukup tinggi membuat perekonomian negara mengalami stagnasi dan mempengaruhi hampir semua usaha masyarakat. 

Hal ini mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Selama dua tahun terakhir, pemerintah mampu mencapai single digit dengan capaian 9,22% pada September 2019 terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.  Namun, pencapaian tersebut seolah tenggelam dengan hadirnya pandemi Covid-19.  ..  Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan terbaru untuk situasi Maret 2021. 

Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta jiwa.  Dibandingkan September 2020, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,01 juta.  Namun, dibandingkan Maret 2020, saat pandemi dimulai, jumlah penduduk miskin meningkat 1,12 juta. 

Proporsi penduduk miskin Maret 2021 tercatat 10,14 persen, turun 0,05 poin persentase dari September 2020 dan naik 0,36 poin persentase dari Maret 2020.  Dilihat dari sebaran wilayah, proporsi penduduk miskin tertinggi berada di Kepulauan Maluku dan Kepulauan Papua, yaitu sebesar 20,66%. 

Di sisi lain, Pulau Kalimantan memiliki persentase penduduk miskin terendah sebesar 6,09 persen.  Dari segi jumlah, sebagian besar penduduk miskin tercatat 14,75 juta di Jawa, dibandingkan dengan 1,01 juta di Kalimantan. 

Dalam perhitungan angka kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar dan non-pangan (basic needs approach).  Kemiskinan secara ekonomi dianggap tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan, yang diukur dengan garis kemiskinan. 

Jika rata-rata pengeluaran bulanan per kapita penduduk berada di bawah garis kemiskinan, maka tergolong miskin.  Besarnya garis kemiskinan Indonesia pada Maret 2021 adalah Rp 472.525 per orang per bulan.  Kondisi ini menunjukkan peningkatan sebesar 3,93% dibandingkan dengan garis kemiskinan sebesar Rp454.652 per kapita per kapita pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari perspektif regional, garis kemiskinan perkotaan memiliki Rp 489.848 per kapita bulanan, sedangkan garis kemiskinan pedesaan memiliki Rp 450.185 per kapita bulanan.  Garis kemiskinan perkotaan yang lebih tinggi mencerminkan harga barang dan jasa yang lebih tinggi yang dikonsumsi oleh penduduk perkotaan daripada di daerah pedesaan.

Pandemi Covid-19 yang belum usai membuat aktivitas ekonomi tidak bisa berjalan normal.  Banyak pelaku usaha yang melakukan berbagai langkah untuk bertahan di tengah pandemi ini, antara lain memperpendek jam kerja pekerja, memberhentikan sementara, bahkan tidak memberhentikan.

Situasi ini sejalan dengan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia naik 1,32% dari 4,94% pada Februari 2020 menjadi 6,26% pada Februari 2021.

Dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan sedikitnya 1,82 juta orang usia kerja menganggur.Meningkatnya fenomena PHK di tengah pandemi ini tentunya akan mempengaruhi pendapatan sebagian besar masyarakat dan berujung pada peningkatan kemiskinan.  Dalam upaya mitigasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus menekan angka kemiskinan, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar melalui program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). 

Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, Sembako, Bantuan Sosial, Diskon Biaya Listrik untuk Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Bisnis Tertentu.  Namun, upaya tersebut tampaknya tidak menyelamatkan ekonomi dan kesejahteraan sebagian penduduk di tengah situasi pandemi ini. 

Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk modal usaha, selain memberikan dukungan melalui berbagai program perlindungan sosial.  Hal ini bertujuan untuk memulihkan UKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 tentunya seiring dengan bangkitnya perusahaan yang terdampak secara bertahap untuk mempekerjakan kembali karyawan, meningkatkan pendapatan penduduk, dan daya beli masyarakat. 

Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga komoditas yang mempengaruhi penghitungan garis kemiskinan.Inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat.Intervensi dari pemerintah ini sangat penting, terutama bagi mereka yang hidup di sekitar garis kemiskinan, agar tidak masuk kategori miskin di kemudian hari."One"

0 Komentar