Mengapa Korupsi Sulit di Berantas?

 



Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka terkait korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi COVID-19 di Dinas Sosial. 


Hingga kini, masalah korupsi selalu berulang dan terulang kembali, akan selalu menarik dan akan terus menjadi perbincangan publik seolah tak pernah berakhir.  Sebagai rumusan dan kajian dalam ilmu politik disebutkan bahwa kekuasaan yang tidak terbatas cenderung korup. 


Publik semakin yakin bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari romansa kekuasaan di Indonesia sejak lama, mulai dari korupsi yang terjadi terkait penyalahgunaan uang negara atau aset negara atau korupsi yang melibatkan pejabat yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.  karena mereka dipilih dan dipilih. 


Tampaknya keberadaan lembaga antikorupsi tidak bisa menghentikan praktik tercela ini.  Peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah seringkali diabaikan dan menjadi tidak berarti. 


Sejatinya jika tindakan penegakan hukum harus menjadi jalan keluar untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.  Tentu saja prinsip utama dalam hukum adalah reward and punishment, dengan pengertian bahwa orang yang menaati hukum harus dihormati dan yang melanggar hukum harus dihukum. 


Seolah-olah hal yang paling sulit untuk menemukan alasan mengapa korupsi masih terjadi di Indonesia, berikut beberapa hal yang bisa menjadi penyebabnya:


1.     Ketika hukum lemah, muncul pemikiran bagi pelaku untuk melakukan tindakan korupsi karena ada  tidak adanya efek jera atau takut hukum dan penggunaan kekuasaan untuk campur tangan dalam proses pengadilan membuat koruptor lebih leluasa melakukan korupsi. 


2.     Kenyataannya, secanggih apapun sistemnya, jika masih ada KKN, sistem akan menjadi steril dan hukum tidak pandang bulu. 


3.     Korupsi sangat sulit diberantas di Indonesia karena dari segi sejarah, para penjajah dan para pendahulunya telah menunjukkan dan mengajari kita perilaku korupsi.


4.      Sistem birokrasi yang lamban dan berbelit-belit menciptakan celah bagi oknum oknum untuk meraup untung dengan meminta imbalan dari masyarakat dalam upaya mempercepatnya. 


Sehingga yang terjadi adalah jika para pelaku korupsi telah benar-benar membuat sistem untuk paham memberantas, paham untuk mengantisipasi dan mencari celah, paham untuk “out the box” bahkan “No Box”. 


Ketika pelaku dan tindak pidana korupsi diberantas melalui penegakan hukum yang baik, maka tugas negara dan masyarakat selanjutnya adalah membina masyarakat melalui pendidikan formal, pendidikan masyarakat dan pendidikan rumah tangga untuk menghindari dan membiasakan korupsi. "One"

0 Komentar