Pasar Gelap Politik


Ruang politik bangsa akhir-akhir ini dipenuhi dengan berbagai permainan kekuasaan yang liar, negosiasi ilegal, konsensus gelap, dan transaksi antar elit politik yang tidak transparan berdasarkan kepentingan jangka pendek mereka.

 

Penolakan pembentukan pansus hak angket terkait kasus mafia pajak di DPR merupakan cerminan runtuhnya makna mufakat, koalisi, dan kontrak politik dalam sistem politik bangsa yang mengancam masa depan roda demokrasi pemerintahan.

 

Ruang politik menjelma menjadi “pasar gelap politik”, di mana para calo, tengkulak, pedagang kulit hitam, dan mafioso politik memainkan taktik dan strategi profit taking dengan menyerang kepentingan publik.

 

Seperti halnya pasar gelap, berbagai keputusan politik-seperti hak angket-dilakukan melalui negosiasi, tawar-menawar, dan transaksi rahasia, bahkan jika perlu melalui ingkar janji, pembelotan, dan pengkhianatan terhadap teman sendiri-politik mafioso.

 

Di pasar gelap politik, terjadi berbagai kekerasan politik dalam bentuk politik sandera: penyanderaan antar anggota Dewan, penyanderaan antar anggota koalisi, sandera anggota Dewan dan eksekutif, dan sandera antar eksekutif.

 

Politik penyanderaan semacam ini tidak hanya mengancam masa depan pemerintahan, tetapi juga masa depan proses demokratisasi itu sendiri yang semakin kehilangan semangat, substansi, dan maknanya.

 

1. Informalitas Politik

 

Pasar gelap politik tumbuh ketika kekuatan politik berdasarkan sistem norma, konsensus, dan kontrak politik formal (contractual power) tidak berjalan sehingga yang tumbuh adalah bola liar kekuatan informal (illegal power) berdasarkan kompleksitas kepentingan dari individu, kelompok, dan masyarakat dengan mengabaikan segala bentuk kesepakatan, kompromi, dan konsensus politik yang sah.

 

Di pasar gelap politik, keputusan politik tidak lagi dibuat berdasarkan wacana politik rasional-yang digelar dalam ruang wacana politik terbuka dan berdasarkan nalar politik yang sehat, sebagaimana dijelaskan Habermas tetapi berdasarkan metode “kekerasan simbolik”:  saling menyandera, saling menuduh, saling mengancam, dan saling memboikot yang merusak akal sehat dan rasionalitas politik.

 

Sistem politik yang demokratis hanya dapat berjalan jika relasi kekuasaan dan transaksi politik dapat diukur, terlihat, transparan, terpercaya, dan diawasi sehingga dapat dibatasi oleh sistem ketatanegaraan, bukan “bola-bola kekuasaan yang liar” dan transaksi di pasar gelap politik sebagai  sedang terjadi sekarang.

 

Selain itu, sistem “representasi politik” juga harus bekerja dengan menyalurkan berbagai kepentingan dan rasa keadilan publik dalam setiap keputusan politik.

 

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Norberto Bobbio dalam The Future of Democracy (1987), ancaman terhadap demokrasi sebenarnya berasal dari “demokrasi minimalisme”, yaitu tumbuhnya berbagai “kekuatan tak kasat mata” dan ketidakefektifan sistem perwakilan politik, yang mengancam  Rechtstaat.

 

Sebab, kekuatan konstitusi dalam mengatur keputusan politik justru dikalahkan oleh kekuatan mafioso di pasar gelap politik.

 

Kekuasaan seolah-olah tidak mengancam masa depan demokrasi karena merupakan bola liar yang melanggar seluruh norma, aturan, dan etika politik dalam kondisi kekuasaan hukum tidak berdaya untuk mengatur transaksi politik.

 

Dengan demikian, berbagai bentuk mafia, premanisme, konspirasi, komplotan rahasia, kudeta, dan organisasi ilegal lainnya tumbuh subur di pasar gelap politik yang siap menerkam mangsanya kapan saja untuk kepentingan politik.

 

Seperti yang dikatakan Chantal Mouffe dalam The Democratic Paradox (2000), sistem perwakilan politik (demokrasi perwakilan) tidak berjalan karena dimanipulasi oleh elit politik untuk kepentingan jangka pendek.  Para wakil rakyat yang sebenarnya mewakili suara rakyat kini sibuk membangun mufakat palsu dan berbagai transaksi terlarang demi melayani dan melindungi kepentingan elit politik, bukan kepentingan rakyat yang hanya menjadi objek wacana.

 

2. Sandera Demokrasi

 

Berlanjutnya budaya sandera, menguatnya kekuatan tak kasat mata, penyimpangan sistem perwakilan politik, pengkhianatan kontrak, dan pembelotan koalisi di pasar gelap politik mengancam tidak hanya keutuhan koalisi, tetapi juga roda  pemerintahan, penegakan hukum, dan masa depan demokrasi itu sendiri.

 

Demokrasi yang dibangun dengan berbagai pembelotan, ingkar janji, dan pengkhianatan membuat segala bentuk kontrak sosial dan politik menjadi tidak berarti.

 

Demokrasi dibangun oleh apa yang disebut Ernesto Laclau dalam Emancipation(s) (2007) sebagai "penanda kosong".  Koalisi, konsensus, dan kontrak politik menjadi jargon kosong karena kesepakatan mereka tidak pernah dipraktikkan dan dipatuhi.

 

Transaksi politik dan koalisi yang dibangun dalam pasar gelap politik dengan struktur kekuasaan yang tidak transparan, tidak terukur, tidak konsisten, tidak dapat dipercaya, dan tidak dapat dievaluasi menjadi bola liar kekuasaan yang arahnya sulit diprediksi.

 

Struktur pemerintahan yang dibangun oleh koalisi yang rapuh, tidak konsisten dan tidak saling percaya ini akan mengancam kelangsungan semua keputusan politik dan hukum di masa depan.

 

Pemberlakuan hak angket dan penolakannya oleh kelompok legislatif—bukan untuk motif pengungkapan keadilan, tetapi untuk membersihkan nama elit politik mereka—menciptakan budaya politik penyanderaan yang mengancam penegakan hukum di masa depan karena siapa pun bisa menjadi keduanya.  sandera dan sandera.

 

Hukum menjadi “pasar gelap legal”, ketika keadilan disandera oleh kepentingan elit politik.  Rechtsstaat menjadi Mafiastaat.

 

Ketika kontrak politik dicurangi, konsensus politik dikhianati, koalisi ditumbangkan, hukum disandera, keadilan dibungkam, fungsi perwakilan dimanipulasi, dan kekuasaan disalahgunakan, dalam beberapa tahun ke depan demokrasi itu sendiri disandera.

 

Demokrasi sebagai cara mengembangkan rasionalitas politik berdasarkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan kepercayaan kehilangan semangatnya karena di pasar gelap politik tidak ada lagi prinsip kepercayaan karena tidak ada orang lain yang bisa dipercaya.  Sumber: (Yasraf Amir Piliang* KOMPAS, 27 Februari 2011/gado-gadosangjurnalis.blogspot.com).

0 Komentar